Pelanggan meminta dokumen pajak setelah menerima invoice Anda. Mereka mungkin memerlukan bukti untuk pencatatan atau klaim tertentu, bukan sekadar perubahan judul.
Pastikan negara, sistem pajak dan tujuan penggunaan. Di Indonesia, invoice komersial biasa tidak otomatis menjadi Faktur Pajak resmi.
Apa yang membuat faktur menjadi faktur pajak?
Tax invoice mendokumentasikan pasokan yang kena pajak dalam bentuk yang disyaratkan oleh otoritas yang relevan. Dokumen ini mengidentifikasi transaksi, pemasok, pelanggan (jika diperlukan), jumlah yang kena pajak, pajak yang berlaku, dan informasi yang diperlukan untuk menghubungkan dokumen tersebut ke catatan pajak.
Label saja tidak cukup. Dokumen yang berjudul 'Tax Invoice' mungkin masih tidak lengkap, sementara invoice dengan judul lain yang diterima dapat memenuhi aturan lokal jika memuat setiap bidang yang disyaratkan dan diterbitkan dengan benar.
- Diterbitkan untuk transaksi kena pajak yang tercakup
- Memuat identitas pihak dan pajak yang wajib dicantumkan
- Menampilkan dasar pajak, tarif, dan jumlah
- Mengikuti aturan waktu dan format lokal
Informasi umum pada faktur pajak
Bidang umum meliputi tanggal penerbitan, nomor invoice unik, nama dan alamat pemasok, nomor pendaftaran pajak, detail pelanggan, deskripsi pasokan, kuantitas, harga satuan, jumlah bersih, tarif pajak, jumlah pajak, dan total bruto.
Sejumlah transaksi memerlukan keterangan atau tanda pengenal tambahan untuk pembebasan, reverse charge, faktur sederhana, nota kredit, pasokan lintas batas, atau industri tertentu. Gunakan daftar periksa terbaru yang diterbitkan oleh lembaga berwenang.
- Tanggal penerbitan dan nomor urut
- Informasi pemasok dan pelanggan
- Deskripsi, jumlah, dan nilai bersih
- Perlakuan pajak dan total akhir

Bagaimana aturan berbeda menurut yurisdiksi
Aturan Uni Eropa menyediakan kerangka kerja PPN yang umum, namun negara anggota mempertahankan ketentuan nasional di beberapa area. Aturan PPN Inggris menggunakan persyaratan invoice lengkap, disederhanakan, dan dimodifikasi mereka sendiri. Negara lain dengan PPN atau GST menggunakan ambang batas dan terminologi yang berbeda.
Kewajiban pajak penjualan di AS muncul terutama di bawah hukum negara bagian dan lokal. Pendaftaran, produk dan jasa yang kena pajak, sumber, tarif, dan persyaratan tanda terima dapat berbeda, sehingga daftar periksa PPN tidak boleh disalin ke dalam invoice AS seolah-olah itu berlaku universal.
- Ambang batas registrasi yang berbeda
- Rincian pelanggan yang wajib dicantumkan berbeda
- Jenis faktur dan pengecualian yang berbeda
- Aturan elektronik dan retensi yang berbeda
Buat dan tinjau dokumen
Tentukan yurisdiksi dan aturan transaksi yang berlaku sebelum memilih templat. Konfirmasi status pendaftaran, tempat dan tanggal pasokan, status pelanggan, mata uang, tarif, pengecualian, dan kata-kata yang disyaratkan dari panduan resmi.
Periksa nomor faktur, perhitungan, jumlah pajak, dan tanda pengenal sebelum mengirim. Catat koreksi melalui proses nota kredit atau perubahan yang diwajibkan, bukan dengan diam-diam mengganti dokumen yang sudah digunakan dalam catatan pajak.
- Identifikasi sistem pajak yang mengatur
- Gunakan daftar bidang terbaru dari otoritas
- Periksa rincian perhitungan dan registrasi
- Pertahankan jejak koreksi yang diperlukan
Tanyakan kegunaan yang diperlukan
Pembukuan pembelian, penggantian biaya dan klaim pajak masukan merupakan tujuan berbeda. Bagian pembayaran bisa membutuhkan informasi yang berbeda dari bagian pajak.
Tanyakan yurisdiksi serta unsur yang belum tersedia pada dokumen sekarang. Permintaan umum lalu menjadi persoalan yang dapat diperiksa.
Periksa status penerbit dan transaksinya
Dalam sistem VAT atau GST, pendaftaran, jenis penyerahan dan status pelanggan dapat menentukan kewajiban. Jangan menambahkan pajak hanya karena diminta.
Tidak terdaftar, tarif nol dan pengecualian bukan pengaturan yang sama. Sahkan perlakuan sebelum mengisi kolom atau menyebut dokumen resmi.
Periksa empat kelompok informasi
Identitas, nomor serta tanggal, rincian transaksi dan perlakuan pajak harus saling cocok. Sistem tertentu juga mewajibkan jalur penerbitan.
Kolom lengkap belum menjamin benar jika identitas pendaftaran atau dasar pajaknya keliru.
| Kelompok | Pemeriksaan |
|---|---|
| Para pihak | Nama, alamat dan registrasi relevan |
| Dokumen | Nomor serta tanggal terbit/penyerahan |
| Transaksi | Uraian, jumlah, harga dan mata uang |
| Pajak | Dasar, tarif, nilai dan keterangan wajib |
Bedakan nilai bersih, pajak dan total
Contoh nilai bersih 1.000 dengan tarif asumsi terkonfirmasi 10% menghasilkan pajak 100 dan total 1.100. Itu contoh hitung, bukan tarif untuk negara atau jasa tertentu.
Harga termasuk pajak mempunyai titik awal berbeda. Tentukan cakupan harga serta dasar pengenaan sebelum menggunakan rumus.
Jangan menyamakan nama antarnegara
Invoice komersial, kuitansi dan dokumen pajak nasional mempunyai peran berbeda. Menerjemahkan namanya tidak membuatnya dapat saling menggantikan.
Jika penerbitan melalui sistem tertentu diwajibkan, gunakan jalur tersebut. Templat umum tidak memberikan pendaftaran atau menggantikan proses resmi.
Koreksi melalui proses yang sesuai
Kenali apakah masalah identitas, kuantitas, tarif atau nilai. Periksa kebutuhan pelengkap, koreksi, kredit atau penerbitan ulang dan hubungkan dengan asal.
Nyatakan status lunas bila sudah dibayar agar dokumen tambahan tidak menjadi tagihan ganda. Jangan mengisi registrasi pemasok sendiri ketika mereka perlu memperbaikinya.
Pertanyaan lain yang mungkin muncul
Apakah setiap faktur adalah faktur pajak?
Sebuah faktur pajak harus memenuhi aturan dokumen pajak yang berlaku. Beberapa transaksi menggunakan faktur biasa, tanda terima, faktur sederhana, atau bukti lainnya.
Apakah bisnis dapat membuat satu templat faktur pajak untuk setiap negara?
Tidak dapat diandalkan. Gunakan templat khusus yurisdiksi dan tinjau kembali ketika aturan, status registrasi, jenis transaksi, atau kata-kata yang diperlukan berubah.
Apakah faktur pajak membuktikan bahwa perlakuan pajak benar?
Tidak cukup sendiri. Transaksi mendasar, registrasi, tempat penyediaan, tarif, pengecualian, dan perlakuan pelaporan juga harus benar.